masukkan script iklan disini
Pengawas Ketenagakerjaan UPT 1 Provinsi Sumatera telah mengeluarkan dan penetapan Santunan kecelakaan kerja atas nama ibu Rumiati satu bulan yang lalu.
Namun pihak perusahaan Bahruny Bulding tidak menjawab dan tidak juga menjalan kan penetapan tersebut hingga saat ini.
Terkait itu pula bahwa Rumiati tidak di daftarkan oleh perusahaan Bahruny Bulding sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, berdasarkan informasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui jawaban tertulis yang di tujukan kepada DPC PPMI Kabupaten Langkat hari ini, yang menyatakan bahwa Rumiati tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,sehingga semua itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja atas santunan ibu Rumiati tersebut.
Ketua Umum DPC PPMI Kabupaten Langkat Faisal Siregar Ketika di konfirmasi, Selasa(04/06)di Medan mengatakan,selaku penerima kuasa dari ibu Rumiati sangat kecewa karena pihak perusahaan Bahruny Bulding tetap tidak mau menjalankan penetapan dinas dari wasnaker UPT 1 tersebut.
Faisal menambahkan"kami kecewa karena penetapan itu tidak di jalan kan pihak perusahaan Bahruny Bulding"pada hal itu penetapan dinas dari wasnaker UPT 1 sebagai pemerintah provinsi sumatera utara, wajib untuk di jalankan,pemerintah tidak boleh kalah dengan perusahaan "ujar nya.
Menyikapi hal ini sebagai penerima kuasa DPC PPMI Kabupaten Langkat, Faisal Siregar selaku ketua dan Ridho Wibowo SH sebagai sekretaris bersama kordinator Aliansi Solidaritas Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sumut Awaluddin Pane Mendatangi kantor UPT 1 Wasnaker Provinsi Sumatera Utara di jalan pancing Medan, kemarin ( 05/06).
Kedatangan tim tersebut di terima langsung oleh kasi penegakan hukum UPT 1 Wasnaker Provinsi Sumatera Utara Ana br Sitanggang di ruang kerja nya.
Setelah menyampaikan persoalan penetapan tersebut, Ana menyatakan akan segera mengeluarkan nota penetapan kedua untuk langkah penyidikan selanjutnya ke pejabat PPNS
Sebagai penerima kuasa, kami DPC PPMI Kabupaten Langkat, kami meminta kepada pemerintah provinsi sumatera utara yaitu Pj Gubernur Sumatera Utara bapak Hassanudin Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Untuk Memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan perkebunan Bahruny Bulding tersebut ,sebab dengan sengaja mengabaikan dan tidak menjalankan kewajiban nya atas nota penetapan UPT 1 Wasnaker Provinsi Sumatera Utara". ungkap Faisal Siregar yang juga Ketua Bidang Advokasi Hukum Dan Pembelaan Pekerja DPW PPMI Sumut dan akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini.(Tim/bersambung)
